Cari Blog Ini

Memuat...

Rabu, 13 Oktober 2010

SEJARAH REVOLUSI DAN GERAKAN RAKYAT INDONESIA

Perlawanan rakyat Indonesia melawan penindasan sudah berlangsung berabad-abad, semenjak masuknya imperialisme asing di abadi 16. Pada masa sebelum terjadinya imperialisme di Indonesia, corak kehidupan bangsa mengikuti sistem feodalisme.

1. Pra-imperialisme asing

Pada masa feodalisme murni ini, terjadi pemusatan kekuasaan pada segelintir kelompok masyarakat yang dikenal sebagai kaum bangsawan, dan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.

Dalam menjalankan roda perekonomian di daerah kekuasaannya para bangsawan mengusahakan usaha agraris (pertanian) yang dijalankan oleh para tuan tanah, di mana para tuan tanah memerintahkan petani penggarap untuk bercocok tanam sesuai dengan apa yang diperintahkan para tuan tanah. Hasil dari pertanian yang dijalankan petani penggarap di berikan sepenuhnya kepada tuan tanah, dan sebagai upah atsa kerja petani penggarap hanya diberikan sedikit hasil tani yang dapat menghidupinya sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup yang sangat sederhana. Dan mereka diberi lokasi tempat tinggal di sekitar tanah garapan yang sebenarnya tanpa disadari petani juga dijadikan sebagai penjaga tanah tersebut.

Penjualan dan distribusi hasil tani dijalankan para tuan-tuan tanah dengan dibantu kelompok pedagang yang memilik akses ke berabagi daerah lain yang membutuhkan hasil-hasil pertanian tersebut. Keuntungan yang didapat dimiliki sepenuhnya oleh para tuan tanah. Sebagai imbalan ke pihak bangsawan, tuan tanah memberikan berupa upeti atau persembahan yang pada dasarnya memohon agar mereka diberi hak lagi untuk menjalankan usaha di lokasinya.

Di sini dapat dilihat bahwa pada corak kehidupan feodal, penindasan terhadap rakyat kecil (dapat dianggap bahwa para petani atau petani tak bertanah mempunyai kelompok masyarakat yang besar dibanding kelompok masyarakat yang lain) terjadi secara sistematis (terstruktur). Penindasan secara langsung jelas dilakukan oleh para tuan tanah dengan tidak memberikan upah yang layak kepada petani penggarap yang sesuai dengan nilai kerja mereka. Dapat dipastikan bahwa tingkat kehidupan petani tidak akan beranjak ke tingkat yang lebih baik sampai kapanpun. Penindasan terhadap petani oleh tuan tanah dilakukan untuk mendatangkan keuntungan yang maksimal bagi tuan tanah mengingat mereka harus mengeluarkan biaya persembahan (upeti) kepada kaum bangasawan yang menguasai secara politik.

Sistem ekonomi feodal telah membentuk struktur masayarakat sebagai berikut :

Raja dan bangswan, mewakili kelas penguasa politik, dimana mereka membuat segala aturan dalam politik kekuasaan ataupun ekonomi.

Tuan tanah, sebagai pemilik modal (berupa tanah) dan pengambil keuntungan dari hasil perputaran modal tersebut. Perlu diingat bahwa kepemilikan modal dari si tuan tanah tidaklah didapat dari suatu mekanisme kepemilikan yang mandiri. Kepemilikan tanah diberikan oleh raja (atau bangsawan)dalam bentuk hak pengelolaan dengan imbalan upeti. Ini nantinya yang akan membedakan corak produksi kapitalisme, kepitalisme pinggiran, feodal.

Pedagang, sebagai kelompok yang mendistribusikan barang. Mereka mengambil keuntungan dengan mendapatkan selisih harga beli dari tuan tanah dan harag jual pembeli di tempat lain.

Petani penggarap,merupakan kelompok mayoritas yang secara ekonomi tidak memiliki ekkuasan apapun. Mereka mengabdikan sepenuhnya kepada tuang tanah, imbalan yang didapat sangat minim.

(lihat bab-bab awal Zaman Bergerak)

Penghisapan ekonomi dan penindasan politik ini telah membuat kaum tani memberontak melawan kekuasaan raja dan para bangsawan. Baik di masa kerajaan Mataram I (abad VIII-IX), dan jauh sebelumnya, yakni masa Kerajaan Kediri (awal abad XI-XIII), pemberontakan kaum tani yang dimanipulir Ken Arok serta pemberontakan-pemberontakan kaum tani lainnya

2. Imperialisme asing

Tahun 1469 adalah tahun kedatangan ekspedisi mencari daerah baru yang dipimpin Vasco da Gama (Portugis). Tujuannya mencari rempah-rempah yang akan dijual kembali di Eropa. Kemudian menyusul penjelajah Spanyol masuk ke Nusantara di tahun 1512. Penjelajah Belanda baru datang ke Nusantara tahun 1596, dengan mendaratnya Cornelis de Houtman di Banten.

Selanjutnya didirikanlah kongsi dagang VOC (Verenidge Oost Indische Compagnie) tahun 1602. Dalam waktu singkat kapital dagang Belanda menguasai Nusantara. Banten dikuasai, sehingga Belanda dapat mengontrol pintu barat Nusantara, dan Makasar dikuasai agar mereka bisa mengontrol wilayah timurnya. Di Jawa, kekuasaan raja-raja feodal dapat mereka runtuhkan, dan menjadikan mereka antek kolonialisnya, dan keharusan membayar contingent, pajak natura. Kekuasaan Belanda ini terinterupsi 4 tahun dengan berkuasanya kolonialisme Inggris sampai tahun 1813. Kolonialisme Inggris masa Raffles, adalah tonggak penting hilangnya konsep pemilikan tanah oleh kerajaan. Sebab dalam konsep Inggris, tanah bukan milik Tuhan yang diwakilkan pada raja, tapi milik negara. Karenanya pemilik dan penggarap tanah harus membayar landrente (pajak tanah), Pajak ini mengharuskan sistim monetasi dalam masyarakat yang masih terbelakang sistim monetasinya, sehingga memberi kesempatan tumbuhnya renten dan ijon. Pengganti Raffles, Daendles, Gubernur kolonial Belanda, meneruskan kebijaksanaan itu.

Wilayah Nusantara jatuh lagi ke tangan Belanda. Politik mereka dijalankan dengan tetap mempertahankan kapitalisme kolonial yang primitif; bahkan tahun 1830-1870 pemerintah Belanda menyelenggarakan tanam paksa (Culturstelsel). Hal ini dikarenakan kebangkrutan kas mereka, yang selama ini dihabiskan untuk menumpas perlawanan-pelawanan rakyat di Nusantara dan perang pemisahan Belgia. Ciri-ciri tanam paksa ini berupa:

1. Kaum tani diwajibkan menanam tanaman yang laku dipasaran Eropa, yaitu tebu, kopi, teh, nila, kapas, rosela dan tembakau; kaum tani wajib menyerahkan hasilnya kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah Belanda;

2. Perubahan (baca: penghancuran) sistim pengairan sawah dan palawija;

3. Mobilisasi kuda, kerbau dan sapi untuk pembajakan dan pengang kutan;

4. Optimalisasi pelabuhan, termasuk pelabuhan alam;

5. Pendirian pabrik-pabrik di lingkungan pedesaan, pabrik gula dan karung goni;

6. Kerja paksa atau rodi atau corvee labour untuk pemerintah;

7. Pembebanan berbagai macam pajak.

Hindia Belanda, Ajang Kolonialisme/Imperialis Pada pertengahan abad 19 terjadi perubahan di negeri Belanda, yaitu menguatnya kaum kapital dagang swasta (seusai mentransformasikan monarki absolut menjadi monarki parlementer dalam sistim kapitalisme) terjadi pula perubahan di Nusantara/Hindia Belanda. Akumulasi kapital yang dimiliki kapitalis dagang ini memberi basis perluasan ekspansi modalnya di Hindia Belanda, menuntut peran kekuasaan modalnya lebih besar dari pada negara. Logika modal seperti itu wajar, agar bisa mulus bertransformasi menjadi kapitalis industri-swasta, mengerosi monopoli negara lebih cepat. Namun, monopoli negara ini tidak berarti state qua state, negara demi negara, atau negara menciptakan kelas, karena logika modal, menyatakan bahwa negara adalah alat kaum modal, cepat atau lambat, kaum kapital akan mengerosi campur tangan negara, terutama untuk monopoli produksi, perdagangan dan keuangan. Perubahan syarat syarat kapitalisme ini pun menuntut perubahan dalam metode penghisapan dan sistem politiknya: dari politik dagang kolonial yang monopolistik ke politik kapital dagang industri yang bersifat persaingan bebas, sebagai akibat tuntutan swastanisasi oleh kelas borjuis yang baru berkembang.

Metode penghisapan baru yang lebih modern ini, menuntut tersedianya tenaga produktif yang lebih modern, tanah jarahan yang lebih luas (yaitu Sumatera), perubahan dan pembangunan sistim irigasi yang lebih modern, tenaga kerja yang lebih banyak, terampil, dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan hubungan produksi pengupahan; bahkan perubahan dalam supra struktur seperti; hukum poenale sanctie, birokrasi, bahasa, pendidikan, bacaan dan terbitan Di sinilah awal kelahiran kaum buruh di Hindia Belanda yang berkesadaran baru pula.

Kemunculan kaum buruh dalam jumlah besar diakibatkan dengan munculnya sistem produksi baru yang mengutamakan sistem pengupahan. Ini berbeda dengan sistem pemberian sedikit hasil tani kepada tani penggarap seperti pada saat sistem produksi feodal. Inilah saat di mana bangsa Indonesia mengenal sistem produksi kapitalis. Penumpukan modal dilakukan oleh para pemilik modal yang menguasai sumber-sumber daya alam dan suatu sistem produksi, bisa dalam bentuk pertanian atau pabrik manufaktur.

Ciri-ciri dari corak kehidupan industri yang muncul pada masa ini:

1. Munculnya kaum buruh upahan dengan sistem kerja industri kapitalis di tanah jajahan;

2. Bertebarannya pabrik-pabrik, terutama pabrik gula, karung goni tekstil, kelapa sawit dan tembakau yang dimiliki kapitalis swasta Belanda dan bangsa Eropa lainnya dan belakangan minyak serta barang galian

3. Perubahan dan pembangunan sistim pengairan baru

4. Mobilisasi tenaga kerja dalam selubung transmigrasi

5. Dikikisnya basis produksi feodal (penyakapan)

6. Lahirnya lembaga-lembaga pendidikan modern

7. Lahirnya sistim juridis baru yang belum sepenuhnya mengemban ideologi liberal

8. Alat propagandanya manipulasi humanisme kaum sosial-demokrat kanan-politik etis

Di masa kapitalisme kaum buruh upahan dengan produksi yang dihasilkannya, pengolahan tanah, perubahan sistim irigasi, penggunaan kerbau, sapi dan kuda sebagai alat bajak dan alat angkut tambahan, mesin, pabrik, kapal laut, roda, kereta api, bangunan pabrik, jembatan dll, yang bermuara menjadi barang dagangan plus kesadaran dan tindakan politiknya -kesadaran membaca, berorganisasi, kursus, rapat, demonstrasi, pertemuan umum, persatuan, forum, debat, polemik, perpecahan, pengrahasiaan, dan akhirnya pemberontakan, revolusi adalah tenaga-tenaga produktif yang terus melimpah. Itulah wajah cara produksi kapitalis yang bersifat menghisap/menindas di Hindia Belanda, dan sedang mengalami perlawanan. Kemudian setelah sukses mengikis monopoli negara atau memperlancar swastanisasi, ekspor kapital, kapitalisme berkembang lebih jauh ke tahap imperialisme. Artinya kapitalisme dalam momen tertentu telah menghilangkan kontradiksi di negeri asalnya, namun kontradiksi kelas kemudian jadi meluas ke tanah jajahan dan kompleks. Itulah tanda dari konsekuensi hubungan sosial produksi kapitalis yang memiliki potensi mendapatkan perlawanan dari rakyat tanah jajahan dan rakyat yang sadar di negeri asalnya.

Tanda-tanda berkembangnya kapitalisme ke tanah jajahan sebagai hasi dari imperialisme, yaitu:

1. Pemusatan produksi dan modal berkembang pesat, hingga menciptakan monopoli-monopoli yang berperan menentukan dalam kehidupan ekonomi

2. Paduan kapital bank dan industri. Di atas kapital finans ini dikembangkan oligarki finanns

3. Ekspor kapital memperoleh arti penting yang luar biasa --berbeda dengan ekspor barang dagangan (komoditi)

4. Pembentukan serikat-serikat kapitalis monopoli internasional yang membagi dunia di kalangan mereka sendiri

5. Pembagian wilayah atas seluruh dunia di antara negara-negara kapitalis dalam tahap tertentu sudah diselesaikan.

Di atas syarat-syarat tersebut, justru gerakan rakyat menunjukkan elannya dalam praktek revolusi sejak akhir abad 19 hingga saat ini; artinya, terbukti bagaimana gerakan rakyat, sebagai lompatan kualitatif dari tenaga-tenaga produktif, terjadi pada tahap imperialisme.

Perkembangan kapitalisme persaingan bebas ke kapitalisme monopoli akhirnya menunjukan bahwa kaum borjuasi selain berhadapan dengan kaum buruh dalam negeri, juga berhadapan dengan seluruh rakyat di tanah-tanah jajahannya. Ia pun menunjukkan tentang perjuangan yang dipimpin kaum buruh pada masa imperialisme.

Kaum buruh yang terbentuk sebagai akibat dari penghisapan produksi kapitalis, menghasilakan kesadaran akan perlunya perlawanan terhadap pemilik-pemilik modal asing (Belanda). Ketidakpuasan mulai muncul karena dengan upah yang sangat rendah, kaum buruh juga ahrus menghadapi biaya-biaya kehidupan. Barang kebutuhan hidup sederahana mulai digantikan dengan barang-barang yang lebih maju (sebenarnya diciptakan dan diproduksi di pabrik-pabrik manufaktur yang ada). Namun demi menghasilakan keuntungan yang besar (konsekuensi logis dari watak seorang pemilik modal), maka barang-barang tersebut dijual dengan harga yang cukup tinggi. Menghadapi hal ini, jelas kehidupan kaum buruh Indonesia tidak akan mungkin meningkat. Sementara kaum pemilik modal (Belanda) semakin menunjukkan kelebihannya dalam hal kekayaan, maka konflik pun tidak terhindarkan.

Produksi kapitalis asing ini seperti disinggung di atas, menunjukkan hasil-hasil produksi manufaktur ataupun pertanian telah berhasil menggeser kekuatan-kekuatan produksi feodal yang masih dipegang segelintir pribumi yang dekan dengan kekuasaan kerajaan. Sistem produksi kapitalis ini sangat mengutamakan efisiensi, yang dibangun dari sisi manajemen dan alat-alat produksi yang modern. Jelas ini tidak dimiliki oleh para penguasa ekonomi feodal, yang pada akhirnya menyebabkan kekuatan ekonmi kerajaan setempat terus merosot. Akibat hal tersebulah maka kekuatan kerajaan pribumi mulai menunjukkan sikap perlawanan terhadap Belanda.

Perasaan fanatisme terhadap kerajaan sengaja dibangkitkan oleh para raja dan bangsawan terhadap rakyatnya. Maka pada masa ini perlawanan kaum buruh terintegrasi ke dalam perlawanan nasinalisme.

Berawal dari ketertindasan ekonomi (pengupahan, harga barang, kesewenang-wenangan pemilik modal) dan didorong oleh rasa nasionalisme (yang muncul kemudian setelah melihat bahwa pemilik modal tersebut adalah bangsa lain), perlawanan tehadap kekuasaan kapitralis-imperialis muncul dan kaum buruh menjdi basis kekuatan utama.

Perlawanan Pangeran Diponegoro berawal dari adanya penyerobotan tanah oleh kapitalis Belanda (dengan didukung kekuatan militer pemerintah Belanda) terhadap tanah milik keluaraga kesultanan, perlawanan Sisingamraja XII juga berawal dari masalah tanah.Perang Aceh yang terjadi sangat lama berawal dari penguasaan bandar Malaka oleh Belada yang mengakibatkan kemajuan di bandar-bandar pelabuhan milik kerajaan Aceh. Maka Belandapun memutuskan untuk menyerang Aceh. Ini juga memperlihatkan bahwa persaingan ekonomi kerajaan pribumi dengan Belanda menjadi dasar bagi munculnya perlawanan nasionalisme.

Kebangkitan Gerakan Buruh Di Indonesia

Perjuangan buruh di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, bersamaan dengan bangkitnya kesadaran nasionalisme.

Pada awal abad 20, praktis seluruh kerajaan di bumi nusantara telah dikuasai pemerintah Belanda. Dengan demikian babak sejarah perlawanan kerajaan-kerajaan telah selesai. Bersamaan dengan itu pemerintah Belada yang dikuasai oleh partai Liberal mulai menegok ke pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, yang sebenarnya juga merupakan kepentingan Belanda untuk mendapatkan tenaga murah (dari kaum pribumi)dan tetap membawa keuntungan (yang lebih besar) ke negeri Belanda. Maka dikenallah program Politik Etis. Salah satu programnya adalah pendidikan (educatie).Dengan pembukaan sekolah-sekolah baru (berorientasi ke Eropa) maka muncullah berbagai pengetahuan baru ke Indonesia. Salah satunya mengenai organisasi.

Salah seorang murid STOVIA, RM Tirto Adisuryo (berasal dari bangsawan rendah Jawa) mendirikan Serikat Priayi, yang berangotakan para bangasawan pengenyam pendidikan Belanda. Namun Serikat priayi tidak berumur panjang. Organisasi ini yang semula direncanakan menjadi alat perjuangan kaum intelektual (?), menjadi tidak realistis. Ini akibat dari sifat para bangsawan Jawa yang sudah sekian lama menikmati fasilitas dari kerajaan, dan kemudahan-kemudahan dari Belanda.

Sehabis Serikat Priayi, RM Tirto Adisuryo pun mulai melihat kekuatan lain yang cukup punya potensi. Maka bersama KH Ahmad Dahlan mendirikan Serikat Dagang Islam (SDI). Organisasi ini dibangun setelah mereka melihat bahwa kepentingan-kepentingan pedagang pribumu yang mayoritas Islam mengalami kekalahan dalam persaingan dengan pedagang-pedagan bermodal besar dari Belanda. SDI inilah organisasi modern pertama yang berbasis kepentingan. Perbesaran SDI sangat luar biasa, dan kemudian setelah beberapa lama, SDI diubah menjadi Sarekat Islam yang anggotanya tidak harus berprofesi pedagang, jenis keanggotaan mulai dari kaum petani, buruh perkebunan, buruk KA, samapai pembantu rumahtangga. Inilah cikal bakal dari munculnya kesadaran kaum buruhIndonesia untuk berorganisasi.

Serikat buruh yang mula-mula berdiri adalah serikat buruh trem dan kereta api (VSTP) dengan markas di Semarang, berdiri 1908. Juru propaganda pribumi VSTP yang pertama, Semaoen, selain bekerja untuk serikat buruh juga menjadi ketua Sarekat Islam (SI) lokalSemarang. Tidak seperti banyak pemimpin SI lain yang berlatar belakang wartawan, Semaoen seorang pegawai juru tulis di perusahaan pembangun rel kereta api. Umurnya masih sangat muda ketika memutuskan terjun ke dunia pergerakan. Lahir 1899 dari orang tua yang bekerja sebagai buruh kereta api, Semaoen pada usia 18 tahun telah terpilih menggantikan Mohammad Joesoef, ketua SI Semarang sebelumnya. Semaoen banyak belajar cara mengorganisasi buruh dari Sneevliet, tokoh sosialis-demokrat pendiri ISDV.

Di bawah kepemimpinan Semaoen, SI Semarang tumbuh besar. Anggotanya bertambah dengan cepat, dari hanya 1.700 orang (1916) menjadi 20.000 (1917). Berkecamuknya Perang Dunia I yang juga menyeret negara induk Belanda ke medan perang membuat perekonomian Indonesia, negeri jajahannya, terkena imbas. Inflasi menanjak tajam, sementara upah buruh-buruh tidak ikut naik, atau bahkan turun. Maka mulailah Semaoen mengorganisasikan buruh-buruh SI Semarang untuk mogok. Keberhasilan buruh perabotan mogok diikuti oleh buruh pecetakan, buruh pembuat mesin jahit Singer, buruh bengkel mobil dan buruh transportasi kapal uap dan perahu. Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota lain menyusul dan menjadikan SI Semarang sebagai pemimpin pergerakan.

Menghadapi gelombang pemogokan buruh di Indonesia, pemerintah kolonial masih bersikap netral selama motifnya ekonomi (tuntuitan normatif). Pemerintah beranggapan bahwa usaha rakyat untuk mengangkat taraf hidupnya akan berpengaruh baik pada kesadaran politik kaum pribumi. Segera saja serikat-serikat buruh baru bermunculan, di samping VSTP, PGHB (serikat guru) dan PPPB (serikat pegawai pegadaian pribumi), antara lain VIPBOW (serikat buruh pekerjaan umum), PFB (serikat buruh pabrik gula), Typografenbond (serikat buruh percetakan), Sarekat Postel dan PPDH (serikat pegawai kehutanan). Serikat buruh terbesar adalah VSTP, PPPB dan PFB, semuanya di bawah naungan Sarekat Islam. PPPB dikontrol oleh SI Surabaya, sedangkan PFB oleh SI Yogyakarta.

PFB dipimpin oleh Soerjopranoto, “si raja mogok”. Berasal dari kalangan bangsawan Pakualaman yang dikenal progresif, Soerjopranoto membantu buruh-buruh pabrik gula menuntut kenaikan upah, perbaikan kondisi kerja, kerja delapan jam sehari, libur dengan bayaran satu hari dalam seminggu dan tambahan upah untuk lembur. Jika buruh-buruh berniat mogok, mereka meminta wakil PFB hadir dan membuka cabang. Hanya dalam setahun, PFB tumbuh menjadi serikat buruh terbesar dan paling militan di Indonesia dengan 90 cabang dan hampir 10.000 anggota. Yogyakarta pun menjadi pusat pergerakan baru, dengan SI sebagai motor didukung oleh organisasi keagamaan Muhammadiyah.

Medan pergerakan Soerjopranoto meluas hingga Solo. Dari 192 pabrik gula yang ada di Solo, PFB mempunyai cabang di 153 pabrik. Berhasilnya pemogokan merangsang buruh-buruh lain untuk ikut mogok. Pabrik-pabrik menghadapi aksi-aksi buruh dengan memecati para pemogok. Untuk itu PFB juga berusaha membantu keuangan buruh-buruh yang dipecat dan mengusahakan pekerjaan untuk mereka. Pabrik biasanya mengabulkan tuntutan kenaikan upah, tetapi menolak untuk mempekerjakan kembali buruh-buruh yang dipecat dan tidak bersedia mengakui PFB sebagai wakil buruh.

Bocornya rencana pemogokan umum se-Jawa pada Juli 1920 dimanfaatkan oleh residen Surakarta untuk menangkapi para pemimpin SI dan PFB, dengan tuduhan bahwa aksi-aksi buruh yang bersifat ekonomi itu mulai ditunggangi oleh aksi-aksi politik SI, sehingga dikhawatirkan “keamanan dan ketertiban” (rust en orde) bakal guncang. Tindakan pabrik-pabrik gula menaikkan upah buruh 20 – 30% memukul militansi buruh-buruh dan membangkitkan ketakutan mereka terhadap majikan. Beramai-ramai mereka mundur dari keanggotaan PFB. Tak lama PFB pun mati.

PPPB dipimpin Abdoel Moeis mendukung pemogokan buruh-buruh pegadaian Yogyakarta. Abdoel Moeis mengusahakan negosiasi dengan pemerintah agar buruh-buruh yang dipecat dipekerjakan kembali dan dibentuk komite penyelidikan ketidakpuasan para buruh. Penolakan pemerintah berkembang menjadi perjuangan nasional melawan pemerintah, karena tuntutan PPPB didukung pula oleh Central SI, PKI, Revolutionaire Vakcentrale, Boedi Oetomo, Muhammadiyah dan serikat-serikat buruh lainnya. Rencana pemogokan umum PPPB pada Februari 1922 dipotong oleh pemerintah dengan menangkapi para pemimpinnya. Dukungan pun surut, 1000 buruh dipecat dan PPPB runtuh.

Rencana rasionalisasi semasa Gubernur Jenderal Fock menyulut buruh-buruh kereta api yang tergabung dalam VSTP untuk bergerak. Tahun 1923 pemerintah menghapus tunjangan biaya hidup. VSTP yang berada di bawah kontrol kaum komunis mengancam akan menggerakkan pemogokan jika negosiasi dengan pemerintah gagal atau ada satu saja pemimpin VSTP yang ditangkap. Sebelum VSTP betul-betul siap untuk mogok, pemerintah mnangkap Semaoen. Kontan 10.000 buruh kereta api mogok di Semarang, Yogyakarta, Madiun, Surabaya, Pekalongan, Tegal dan Cirebon. Pemerintah menerjunkan tentara di sepanjang jalur kereta api, dan menangkapi para pemimpin VSTP. Pemogokan berhenti dan VSTP hancur karena ditinggal anggotanya.

Dimasa-masa kebesaran serikat Buruh, maka di bawah komando PKI (Perserikatan Komunis Indonesia, merupakan organisasi yang berdiri 23 Mei 1920, organisasi progresif dan berhaluan pada garis massa pertama di Asia), serikat-serikat Buruh komunis mulai melancarkan aksi-aksi massa yang bertujuan mematangkan kondisi revolusi, dan diharapkan akan mencapai puncaknya pada akhir 1926. Perencanaan aksi besar ini terinspirasi dari kemenangan kaum Bolshevik di Rusia, Oktober 1918. Perdebatan terjadi di antara kaum komunis sendiri atau kelompok progresif lain yang tidak berhaluan komunis. Perdebatan yang sangat terkenal terjadi antara Tan Malaka dengan Alimin (PKI), yang berakibat dikeluarkananya Tan Malaka dari Komintern (Komunis Internasional).

PKI pun akhirnya memaksakan rencana aksi tersebut. Pemberontakan pertama di Indonesia yang bertujuan langsung terhadap perebutan negara terjadi di akhir 1926. Seperti yang diduga Tan Malaka, ternyata kondisi rakyat Indonesia belumlah matang, terlihat dari kelambatan beberapa daerah merespon aksi di Jawa. Penumpasan besar-besaran terjadi, militer belanda bekerja keras untuk menumpas kekuatan massa radikal tersebut.

Usaha perjuangan pembebasan rakyat secara nasional ini, menunjukkan betapa takutnya pemerintah Belanda terhadap aksi-aksi massayang radikal dan progersif. Sekitar 13.000 pejuang dibuang ke Boven Digul oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Salah satu sebabnya adalah ketidak-mampuan kaum radikal dalam mengkonsolidasikan secara baik dan menyeluruh kekuatan-kekuatan potensial rakyat, yaitu kaum buruh, kaum tani dan kaum tertindas lainnya. Sehingga kekuatan kaum radikal sendiri tidak cukup kuat untuk menghadapi aparat militer Pemerintah Kolonial. Satu pelajaran yang harus kita ambil adalah bahwa perjuangan bersenjata adalah kebutuhan nyata massa dan merupakan kulminasi dari situasi revolusioner perlawanan rakyat terhadap watak negara kolonial, dengan aparat kemiliterannya, yang selama ini melakukan penghisapan/penindasan terhadap segala bentuk perlawanan rakyat. Dengan demikian, kekalahan perlawanan 1926/1927, adalah kekalahan gerakan pada umumnya.

Pasca 1926 panggung perjuangan politik dikuasai oleh para pemimpin-pemimpin bearasal dari kaum intelektual, hanya sedikit yang melakukan pembangunan di basis massa, aksi-aksi massa yang sebelum 1926 sangat marak menjadi nyaris hilang. Perdebatan-perdebatan politik hanya terjadi di panggung-panggung politik ciptaan Belanda, seperti Volksraad. Ini tidak lain sebagai usaha Belanda memutus hubungan antara kaum terpelajar dengan massa rakyat. Karena akan lebih mudah bagi Belanda menumpas kaum terpelajar yang cukup “vokal”, dengan cara membuangnya ke Belanda atau Digul.

Sejarah perjuangan ternyata bergerak maju di beberapa kaum radikal/progersif. Pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia (PNI) dibawah pimpinan Ir. Sukarno. PNI berwatak kerakyatan dan garis massa. Sisa-sisa kaum progresif yang masih hidup lalu bergabung dengan PNI, sebagai alat perlawanan kolonialisme. Dukungan yang luas atas PNI membuat penguasa harus mengirim para aktivis PNI ke penjara, termasuk Sukarno. Aktivitas revolusioner yang dilakukan oleh kaum radikal tetap dilanjutkan dengan gerakan bawah tanah. Di bawah kondisi yang represif, terbitan dan pertemuan gelap lainnya terus dijalankan.

Ketika fasisme mulai merambah Eropa dan Asia, konsistensi perjuangan pembebasan tetap terjaga terus menerus. Kaum radikal kembali mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan rakyat dengan membentuk Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dibawah pimpinan Amir Sjarifudin. Pada tahun l939 Gerindo bersama-sama Parindra dan PSII membangun suatu front bersama untuk menghadapi fasisme. Front tersebut bernama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Dengan GAPI kaum radikal berharap dapat menggunakan perjuangan anti fasisme sekaligus keperjuangan anti-kolonialisme.

Sementara itu di Erapa, tahun 1939 Perang Dunia II meletus ketika Jerman dibawah Hitler menyerbu Polandia. Jepang lalu mnyerbu Hindia Belanda dan mengusir kekuasaan Belanda digantikan dengan pemerintahan administrasi militer Kerja paksa (romusya) diberlakukan untuk membangun infrastruktur perang seperti pelabuhan, jalan raya dan lapangan udara tanpa di upah. Serikat buruh dan partai politik dilarang. Yang diperbolehkan berdiri hanya organisasi boneka buatan pemerintah militer Jepang seperti Peta, Keibodan dll. Sebab-sebab dari timbulnya PD II adalah persaingan diantara ne gara-negara imperialis untuk memperebutkan pasar dan sumber bahan baku. Siapapun yang menang maka kemenangannya adalah tetap atas nama imperialisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa Perang Dunia Kedua Adalah Perang Kaum Imperialis

Walaupun kaum radikal mengalami jatuh bangun dalam perjuangannya, namun garis perjuangan anti fasis tetap dipertahankan. Kaum radikal dengan melalui organisasi-organisasi pergerakan bawah tanah mulai membentuk Gerakan Anti-fasis (Geraf), Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom) dan sebagainya. Amir Sjarifudin, sebagai orang yang paling konsisten anti-fasisme ditangkap dan dipenjarakan pada tahun l943. Di lain pihak, sebab besar kaum priyayi justru tidak mengambil praktek politik konfrontatif terhadap fasisme Jepang. Kompromi, konsesi, dan kolaborasi terhadap fasis Jepang menjadi Bab dari politik elit kaum feodal. Sementara kaum demokrat-liberal terpaksa harus menjalankan taktik politik koperasi dengan pemerintahan militer Jepang.

Revolusi Agustus 1945

Pada tanggal 17 Agustus l945 Sukarno-Hatta yang masih ragu-ragu berhasil dipaksa oleh kaum muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan dimungkinkan karena adanya kevakuman kekuasaan. Kevakuman kekuasaan tersebut disebabkan kekalahan Jepang dalam PD II, sementara pasukan sekutu belum datang. Momentum kekosongan kekuasaan negara ini yang membuat proklamasi dapat dibacakan berkat inisiatif dan keberanian dari kaum muda. Proklamasi pada tahun l945, juga didasari pada patriotisme bahwa kemerdekaan tidaklah boleh sebagai pemberian dari Jepang atau hadiah dari Sekutu, tapi berkat kepemimpinan dari para pejuang Indonesia.

Revolusi pembebasan nasional tahun l945 ternyata gagal menghasilkan demokrasi yang sejati bagi rakyat. Hal ini disebab kan karena kekuatan rakyat yang diorganisir oleh kaum radikal kerakyatan gagal mengambil kepemimpinan dalam perjuangan pembebasan nasional. Revolusi Agustus '45 memang berhasil mengusir imperialis fasis Jepang dan menghalau imperialisme Belanda yang berusaha untuk kembali menjajah.

Namun, sebelum kekuatan-kekuatan rakyat mampu dikonsolidasikan oleh kaum radikal guna membentuk pemerintahan koalisi nasional, Amerika telah mengambil inisiatif untuk menggagalkannya dengan memperalat kekuatan-kekuatan politik yang ada diIndonesia. AS dengan dukungan beberapa sekutunya di Indonesia lalu membuat skenario teror putih dengan menghancurkan kaum radikal dan frontnya. Suksesnya skenario AS untuk menjalankan red drive proposal (proposal politik untuk melenyapkan kekuatan-kekuatan rakyat) sebenarnya juga merupakan produk tidak adanya unity of command antara kekuatan-kekuatan rakyat yang ada di dalam negeri dengan yang di luar negeri. Hal ini masih ditambah lagi dengan ketidak mampuan kaum radikal dalam mengarahkan sasaran perjuangannya ke arah kaum demokrat-liberal/borjuasi dan Imperialis, setelah kaum fasis dikalahkan pada PD II

Dengan peristiwa tersebut, situasi revolusioner mencapai anti klimaksnya. Hal ini hanya melicinkan jalan menuju persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar) pada 2 November, 1949. Dengan adanya persetujuan KMB, imperialisme Belanda memperoleh konsesi di lapangan ekonomi, politik, militer dan kebudayaan. Revolusi Agustus '45 yang adalah berwatak revolusi borjuis demokratik, hanya berhasil sebagai revolusi pembebasan nasional (yakni berhasil mendirikan Republik Indonesia), namun gagal mendirikan pemerintahan kerakyatan.

Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan merupakan unsure yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Semua usaha yang tidak menetu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan asing, dan untuk tatanan social yang lebih adil tampaknya akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah perang dunia II. Untuk yang pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia, segala sesuatu yang serba paksaan yang berasal dari kekuasaan asing hilang. Tidaklah mengherankan apabila hasilnya bukanlah muncul suatu bangsa yang baru yang serasi namun suatu pertarungan sengit diantara individu-individu dan kekuatan-kekuatan social yang bertentangan. Akantetapi pada masa setelah itu merupakan zaman yang paling cemerlang dalam sejarah Indonesia, bahwa hak Indonesia akan kemerdekaannya ditunjukkan oleh pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan atas nama revolusi menjadi suatu fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri.

Suatu Pencapaian Kemerdekaan
Pemerintahan pusat Republik di Jakarta pada akhir Agustus 1945. pemerintah ini menyetujui konstitusi yang telah dirancang oleh
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebelum menyerang Jepang.Soekarno diangkat sebagai Presiden (1945-67) dan Hatta sebagai Wakil Presiden (1945-56). Para elit politik di Jakarta waktu itu merasa yakin bahwa hanya mereka yang dapat berurusan dengan pihak jepang. Seraya menantikan pemilihan umum, yang dalam kenyataannya baru diselenggarakan sepuluh tahun kemudian, maka ditunjuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI) untuk membantu Presiden, dan komite-komite nasional serupa akan dibentuk di tingkat Propinsi serta keresidenan. Suatu strukutur pemerintahan juga ditetapkan dengan mudah. Orang-orang Indonesia yang menjabat sebagai penasehat pemerintahan (sanyo) dan wakil residen diangkat sebagai pejabat republik.

Sementara itu, persiapan-persiapan pemerintahan tampak berjalan lancar di Jawa, namun terjadi perpecahan di kalangan kekuatan-kekuatan meliter Republik. Antara tanggal 18 dan 25 Agustus, Jepang yang ada di Jawa dan Sumatera membubarkan Peta/Giyugun dan Heiho.

Saat disiarkan berita tentang
proklamasi kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang jauh dari Jakarta tidak mengetahui. Pada tanggal 22 Agustus, pihak Jepang akhirnya mengumumkan menyerahnya mereka, tetapi baru pada bulan September 1945 proklamasi diketahui di wilayah-wilayah lebih terpencil. Sesaat setelah hal itu diketahui, timbullah segera masalah kesetiaan. Keempat penguasa kerajaan yang ada di Jawa telah menyatakan dukungan mereka kepada republik pada awal bulan September. Akantetapi banyak raja-raja di luar Jawa tidak tertarik pada revolusi, karena semasa penjajahan didukung oleh Belanda.

Perlawanan Saat Datangnya Sekutu
Tibanya pihak sekutu guna menerima penyerahan Jepang, maka muncullah tantangantantangan serius yang pertama terhadap revolusi. Pada akhit Juni 1945, satuan-satuan komando kecil yang sebagian besar orang belanda dan beberapa perwira Inggris juga telah diterjunkan di Sumatera Utara. Dengan munculnya
pasukan-pasukan sekutu, maka semaikin mengkatlah ketegangan-ketegangan di Jawa dan Sumatera. Pada bulan Oktober meletus pertempuran di jalan-jalan antara para pemuda republik dengan orang-orang belanda bekas tahanan, pasukan-pasukan colonial belanda (termasuk orang-orang ambon), orang-orang Cina, orang-orang Indo-Eropa, dan orang-orang Jepang.

Pada bulan Oktober 1945, pihak Jepang berusaha mendapatkan kembali kekuasaan di kota-kota besar maupun kecil di Jawa yang baru saja mereka setujui diambil alih oleh bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan dimulainya tahapan pertama dari peperangan. Pada tanggal 3 Oktober, polisi meliter Jepang (kenpeitai) membantai pemuda-pemuda Republik di Pekalongan. Pasukan-pasukan Jepang mendesak kaum republik sehingga keluar dari kota bandung pada tanggal 10 Oktober, seminggu kemudian , menyerahkan kota itu kepada inggris. Pada tanggal 14 Oktober, mereka mulai merebut kembali Semarang. Pihak republic disana membalas dendam dengan membunuh sedikitnya 130, dan mungkin 300, orang jepang yang ditawan. Pihak Inggris tiba di Semarang enam hari kemudian, ketika pihak Jepang sudah hamper berhasil merebut kekuasaan kota tersebut, dengan membawa korban tewas yang tidak sedikit baik dari pihak republik maupun dari pihak jepang. Pihak Inggri smemutuskan untuk mengungsikan para tawanan Indo-Eropa dan Eropa secepat mungkin dari wilayah pedalaman Jawa yang bergolak detasemen-detasemen berangkat ke magelang dan ambarawa untuk membebaskan mereka. Tapi mereka mendapatkan begitu banyak perlawanan dari pihak Republik dan serangan-serangan udara inggris pun dilakukan. Pada tangga 2 November Soekarno memerintahkan genjatan senjata atas permintaan Inggris , tetapi pada akhir bulan November, pertempuran telah berkobar lagi dan pihak Inggris mundur ke daerah pesisir.

Surabaya, Sejarah Kota Pahlawan
Surabaya menjadi ajang medan pertempuran yang paling hebat selama Revolusi, sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Panglima senior jepang disana, laksamana Madya Shibata Yaichiro, memihak Republik dan meminta pintu gudang persenjataan Jepang kepada orang-orang Indonesia. Ketika seorang kapten angkatan laut belanda tiba di Surabaya sebagai wakil sekutu yang pertama, Shibata menyerah kepadanya pada tanggal 3 Oktober dan sesudah itu, dengan mengakui kenyataan akan kekuasaan bangsa Indonesia atas kota itu, memerintahkan pasukannya supaya menyerahkan senjata mereka yang tersisa kepada rakyat Indonesia yang bertanggung jawab atas penyerahan senjata-senjata itu kepada pihak sekutu, yang tentu saja tidak akan pernah mereka lakukan. Soetomo, Seorang yang berapi-api dan yang lebih terkenal dengan sebutan Bung Tomo menggunakan radio setempat untuk menciptakan suasana semangat Revolusi yang fanatik ke seluruh penjuru kota.

Di kota yang sedang bergolak inilah kira-kira 6.000 pasukan Inggris yang terdiri atas serdadu-serdadu India tiba pada tanggal 25 Oktober untuk mengungsikan para tawanan. Dalam waktu 3 hari, pertempuranpun berkobar. Waktu itu ribuan rakyat Surabaya sudah membunuh sebagian banyak prajurit serta memukul mundur pasukan tersebut, dan dalam keadaan siap menyapu bersih mereka. Pihak Inggris mendatangkan Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin. Dan pada tanggal 30 Oktober, ditetapkanlah suatu genjatan senjata. Akantetapi, pertempuran meletus lagi dan panglima pasukan Inngris setempat,
Brigadir Jendral A.W.S. Mallaby, terbunuh dalam pertempuran tersebut. Selama masa tenang berikutnya dalam pertempuran tersebut, pihak Inggris mendatangkan bala bantuan. Pada tanggal 10 November subuh, hari yang kini diperingati sebagai hari pahlawan, pasukan Inggris memulai suatu aksi pembersihan berdarah di seluruh pelosok kota di bawah penegboman dari udara dan laut, hamper separuh kota berhasil dikuasai oleh pihak Inggris dalam waktu tiga hari, tetapi pertempuran baru berakhir tiga minggu kemudian. Sedikitnya enam (6) ribu rakyat Indonesia gugur dan ribuan lainnya meninggalkan kota yang hancur.

Pihak Republik banyak kehilangan tenaga manusia dan senjata dalam pertempuran Surabaya, tetapi perlawanan mereka yang bersifat pengorbanan tersebut telah menciptakan lambang dan pekik persatuan demi Revolusi. Pertempuran Surabaya merupakan titik balik bagi belanda, Karena peristiwa itu telah mengejutkan kebanyakan dari mereka dalam menghadapi kenyataan. Banyak dari mereka telah benar-benar merasa yakin bahwa Republik hanya mewakili segerombolan kolaborator yang tidak mendapat dukungan rakyat. Tapi dengan fakta pertempuran di Surabaya, tak seorangpun pengamat yang serius dapat mempertahankan lagi anggapan seperti itu.

Masih Membahas Perlawanan Kemerdekaan
Pada bulan November dan Desember 1945, Revolusi di daerah pedesaan memasuki suatu tahapan yang lazim dikenal sebagai Revolusi Sosial. Akantetapi dalam hal beberapa kasus, kelas social yang rendah jarang menumbangkan kelas social yang dominant. Kebanyakan revolusi social diakibatkan oleh pertentangan antara elit-elit alternative, kelompok-kelompok kesukuan dan kemasyarakatan atau antargenerasi.

Ketegangan social di wilayah pesisir utara jawa mencapai puncaknya pada bulan desember 1945. di tiga kabupaten, yaitu bribes, pemalang, dan tegal, yang ketiga-tiganya merupakan keresidenan pekalongan terjadi apa yang dikenal denga istilah ‘peristiwa tiga daerah’. Protes social kaum tani dan keinginan untuk membalas ketertindasan yang dialami selama masa pendudukan Jepang. pada awal oktober terjadi aksi-aksi menentang kepala desa sudah berlangsung yang diprakarsai oleh para
aktivis muda dari masyarakat islam tradisional dan kaum komunis. Serta terjadi berbagai perlawanan di daerah-daerah seluruh Republik baik dari kalangan petani, buruh, maupun dari kalangan islam dan abangan untuk mencapai suatu tatanan sosial.

Usai Suatu Perlawanan
Pada saat perngatan hari ulang tahun
proklamasi yang kelima pada tanggal 17 Agustus yang 1950, semua struktur konstitusional semasa tahun-tahun revolusi secara resmi dihapuskan. Republic Indonesia Serikat, dengan Republik Indonesia sebagai Unsur didalamnya, serta Negara-negara sumatera Timur dan Indonesia Timur digantikan oeh Republik Indonesia.

Revolusi secara politik telah usai, masih tetap ada banyak persoalan, tetapi tahun-tahun Revolusi sudah banyak menyelesaikan masalah. Cukup sebagai alasan untuk berpendapat bahwa Indonesia tidak akan menjadiNegara Federal, Negara Islam, atau Negara Komunis, ataupun terutama sekali suatu jajahan Belanda. Akatetapi tahun-tahun yang akan datang akan menunjukkan ketidak jelasan apa implikasi social dari kemerdekaan terhadap banyak masalah sosial, agama, kemasyarakatan, kesukuan, kebudayaan, dan ekonomi yang masih tetap ada. Akantetapi Indonesia merdeka, setidak-tidaknya mulai saat itu dalam pengertian hukum internasional

Penutup
Demikian sedikit tulisan yang diambil dari berbagai referensi tentang sejarah Indonesia, Artikel ini khusus saya tulis sebagai penghargaan saya terhadap ulang tahun Republik ini yang ke 65, 17 Agustus 2010. tulisan ini hanya bagian umum dari sejarah Revolusi Indonesia, baik konteks perlawanan, kota dan daerah, maupun tokoh-tokohnya. Kalau semisal tulisan ini berisi seluruh (perlawanan, kota atau daerah, tokoh) yang terlibat dalam sejarah ini, maka namanya bukan lagi artikel tetapi sudah menjadi buku yang saya jilid dan sudah saya komersilkan. ‘saya cuman bercanda’. Terima kasih..

Referensi
M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004
Ir. Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi

Referensi :

1. Zaman bergerak

2. Sejarah Gerakan Buruh

3. Orang-orang di persimpanghan kiri jalan